Pejabat AS Mengancam Untuk Memotong Bantuan Jika Pemerintahan Persatuan Nasional Palestina Terbentuk

Seorang pejabat pemerintah senior AS mengatakan hari Kamis bahwa Amerika Serikat harus mempertimbangkan kembali bantuannya kepada Palestina jika Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Fatah membentuk pemerintah persatuan dengan Hamas.

“Setiap pemerintah Palestina harus secara jelas dan eksplisit berkomitmen pada non-kekerasan, pengakuan atas negara Israel dan penerimaan atas perjanjian sebelumnya dan memenuhi kewajiban antara pihak-pihak terkait” kata pejabat AS yang tidak mau disebut namanya itu kepada Reuters ketika  berbicara tentang konsesi bahwa Hamas telah lama menolak  prasyarat untuk melakukan pembicaraan.

“Jika pemerintah Palestina yang baru terbentuk, yang akan kita nilai itu didasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan di atas, atas kebijakan dan tindakannya, maka ini akan menentukan implikasi pada bantuan kami berdasarkan hukum AS, “kata pejabat itu.

Hamas, yang menjalankan pemerintahan di Jalur Gaza, dan PLO, yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka telah mencapai perjanjian rekonsiliasi, sehingga memperdalam krisis mengenai
pembicaraan damai yang goyah  antara Otoritas Palestina dan Israel yang difasilitasi AS. Israel telah membatalkan semua rencana awal untuk melakukan pembicaraan damai.

Perjanjian rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, yang dilakukan setelah serangkaian panjang upaya yang gagal dan tujuh tahun pertikaian, perlu membentuk pemerintah persatuan dalam lima minggu dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu enam bulan.

Pejabat AS itu mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintahan Obama akan mengamati dengan cermat “menyusul laporan tentang upaya rekonsiliasi Palestina.”

“Kami telah menjelaskan prinsip-prinsip yang harus menjadi panduan bagi setiap pemerintah Palestina untuk masalah itu dan untuk memainkan peran konstruktif dalam rangka mencapai perdamaian dan membangun negara Palestina yang merdeka.” Tambahnya. (middleeastmonitor.com, 25/4/2014)