Jusuf Kalla Tak Masalah Jika Orang Asing Jadi Dirut BUMN

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai dapat menerima wacana yang dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk membuka kesempatan bagi orang asing menduduki jabatan Direktur Utama perusahaan pelat merah. [Baca juga : Izinkan Asing Pimpin BUMN Berbahaya dan Mental Bangsa Terjajah]

Jusuf Kalla

"Bukan hal yang baru, karena yang dibutuhkan bukan persoalan orang asing atau dalam negeri," ucap JK usai menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrengbangnas) di Jakarta, Kamis (18/12). 

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga menambahkan bahwa yang seharusnya dilihat dari seorang pekerja adalah soal kompetensi atau keahlian ditambah lagi faktor profesionalisme.

Pria yang berlatarbelakang sebagai pengusaha ini tidak menutup peluang bahwa Direksi BUMN dipilih dari warga asing, "Kalau ada yang kurang, dan unsur yang kurang tersebut menjadi kebutuhan ya tentu bisa saja," ujar JK.

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan tak menutup kemungkinan bisa saja direksi BUMN berasal dari warga negara asing. [Baca juga : Presiden Jokowi Beri Lampu Hijau Warga Asing Jadi Bos BUMN]

Alasan Rini ialah banyak BUMN membutuhkan ahli untuk memimpin perusahaan tersebut. Terlebih tahun depan, akan berlaku kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sumber daya manusia setiap perusahaan termasuk BUMN harus bisa bersaing dalam pasar bebas tersebut. [www.visimuslim.com]

Wapres Kalla Geram Rupiah Disebut Mata Uang Sampah

Wakil Presiden Jusuf Kalla geram dengan pihak-pihak yang menyebut rupiah sebagai mata uang sampah. Menurut Kalla, anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih lebih baik dibandingkan dengan melemahnya mata uang negara lain.

“Saya ingin katakan sama Anda, rupiah jauh lebih kecil pelemahannya dibandingkan yen, won, ringgit, jadi kita lebih baik daripada dia. Jangan bilang sampah Anda punya negeri,” kata Kalla dengan nada meninggi sebelum meninggalkan Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (16/12/2014). 

Mata Uang Rupiah

Ia bahkan sempat meminta wartawan dua kali mengulangi pertanyaannya yang menyebut rupiah dinilai sebagai mata uang sampah tersebut. “Ulangi lagi! Ulangi lagi! Jadi kau tak pakai rupiah? Jangan ngomong begitu dong tentang rupiah,” ucap Kalla.

Kendati demikian, Kalla membenarkan adanya wacana untuk redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah dalam rangka menyelamatkan kualitas nilai tukar rupiah. “Iya dalam wacana ya, tapi jangan bilang sampah itu rupiah,” sambung Kalla.

Sebelumnya, data The Richest menunjukkan adanya 15 mata uang dengan nilai tukar paling rendah terhadap dollar AS, termasuk rupiah. Menurut data tersebut, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan nilai mata uang terendah di dunia. 

Berdasarkan referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pagi ini, kurs rupiah berada di level 12.900 per dollar AS. Sementara tengah Bank Indonesia (BI) mencatat kurs rupiah di level 12.599 per dollar AS yang menjadi level terendah sejak Mei 2013. [www.visimuslim.com]

Gus Uwik: Yang Ada Adalah Perampokan Harta Negara, Bukan Kebocoran Anggaran

HTI Press. Menanggapi pernyataan capres Prabowo Subianto dalam debat capres pada minggu (15/6) terkait adanya kebocoran Anggaran negara hingga Rp 7.200 triliun, anggota lajnah siyasiyah DPP HTI Gus Uwik menegaskan bahwa yang terjadi sejatinya adalah perampokan terhadap harta negara bukan kebocoran anggaran.

“Para koruptor sejatinya ‘menghaluskan’ bahasa saja agar istilahnya tidak seram. Padahal sejatinya aktivitasnya sama, yakni mengambil harta negara dengan cara yang bathil dan haram,” tegasnya.

Lebih lanjut, menurut tokoh muda Islam HTI ini menjelaskan menurut hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), sejak 2009 hingga 2012 telah terjadi kebocoran anggaran yang fantastis, mencapai 83 kali lipat (bisnis.com, 22/3/14).

Pada 2009, kebocoran anggaran disebutkan senilai Rp2,1 triliun dan pada 2012 nilai itu melejit menjadi Rp177 triliun. Selain itu dalam tren penaikan tersebut, dari data yang dikeluarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), lembaga BUMN tiap tahunnya mencatat angka kebocoran yang meningkat. Puncaknya terjadi pada 2012 yang mencapai Rp77,8 triliun.

“Lebih parahnya, lembaga kementerian, terhitung sejak 2009, di bawah BUMN, mencatat kebocoran Rp968 miliar. Pada 2012, kebocoran anggaran di kementerian melonjak hingga Rp54,7 triliun. Jadi, sebagaimana temuan BPK, tiap tahunnya meningkat 20%. Untuk tingkatan pemda, pada 2009 terjadi kebocoran Rp922 miliar, dan pada 2012 nilainya melonjak menjadi Rp44,6 triliun. Sungguh mengerikan! ” tandasnya.

Masih menurut tokoh muda yang juga menjadi Ketua DPP HTI ini, melihat realitas kejadian di atas maka istilah kebocoran sangat tidak benar. Yang ada adalah perampokan keuangan negara. Apalagi menurut hasil pengamatan FITRA yang disampaikan Direktur Investigasi dan Advokasi Ucok ‘Sky’ Khadafi, ternyata kebocoran disebabkan biaya politik yang mahal.

“Perampokan terhadap uang negara terjadi karena partai sendiri tidak punya anggaran, terpaksa merampok atau mengambil dari APBN melalui orang-orang mereka, baik di eksekutif maupun legislatif untuk menutupi biaya politik yang ada,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut kesimpulan Gus Uwik demokrasi dan pemerintahan yang ada telah melegalkan dan melahirkan ‘biaya politik’. Padahal justru dengan adanya biaya politik inilah, terjadi pragmatisme dan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan ‘modal’ biaya politik tersebut.

“Jadi, perampokan uang negara sejatinya muncul karena sistem demokrasi itu sendiri. Demokrasilah yang mendorong para politisi dan pejabat pemerintahan untuk korup. Ujungnya rakyat menjadi tumbal. Jika perampokan uang negara terjadi secara sistemik, kenapa masih mempertahankan demokrasi itu sendiri?” tanyanya.

Oleh sebab itu, menurut tokoh muda bogor ini, inilah pentingnya perjuangan penegakan syariat Islam dalam bingkai Khilafah yang nantinya akan mengganti sistem demokrasi. Dalam syariat Islam, mengorupsi hukumannya tegas, yakni bukan di potong tangannya. Jika uang yang dikorupsi dalam jumlah besar, bahkan menggangu keuangan negara maka hukumannya bisa hukuman mati. Dimana sebelumnya namanya diwartakan ke seluruh negeri bahwa ‘si fulan’ adalah koruptor.

“Dengan beratnya hukuman maka akan menjadi pencegah bagi yang lain untuk menirunya. Jadi secara sistem, syariat Islam mencegah praktik korupsi,” jelasnya.[]

Harga Tarif Dasar Listrik Naik Per 1 Juli

Pemerintah kembali akan menaikkan tarif listrik untuk 6 golongan, baik pemerintah, rumah tangga, maupun industri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, kenaikan tersebut diberlakukan mulai 1 Juli 2014 mendatang.

Jero menjelaskan apabila tarif listrik tidak dinaikkan, maka anggaran subsidi listrik dapat terus membengkak. “Kalau tidak dinaikkan, maka PLN bisa kekurangan dana. Kalau PLN mati, mereka tidak bisa menambah pelanggan baru karena ada 4 juta pelanggan yang punya rumah baru belum terpasang listrik,” kata Jero di Gedung DPR, Selasa (3/6/2014).

Untuk sektor rumah, golongan rumah tangga berdaya 1.300, 2.200, dan 3.500 hingga 5.000 volt ampere (VA), masing-masing akan ditetapkan kenaikan sebesar rata-rata 11,36 persen, 10,43 persen, dan 5,70 persen.

Kenaikan tersebut dilakukan bertahap setiap 2 bulan yang direncanakan per 1 Juli 2014. Dengan kenaikan itu, penghematan subsidi diharapkan masing-masing Rp 1,84 triliun, Rp 0,99 triliun, dan Rp 0,37 triliun.

“Yang 1.300 ke atas ini kan (secara ekonomi) sudah relatif mampu, apalagi yang 6.000 sudah naik (tarif listriknya). Yang sedang saya hitung yang 3.500 mau kita naikkan juga,” ujar Jero.

Adapun untuk industri I-3 non go public, tarif listrik akan dinaikkan secara bertahap rata-rata 11,57 persen setiap 2 bulan mulai 1 Juli 2014. Diperkirakan akan berpengaruh terhadap penghematan subsidi listrik sebesar Rp 4,78 triliun.

Sementara itu, kenaikan untuk golongan pemerintah P-2 atau di atas 200 kVA akan dilakukan bertahap rata-rata 5,36 perseb setiap 2 bulan mulai 1 Juli 2014. Penghematan subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp 0,10 triliun.

Untuk golongan penerangan jalan umum P-3 kenaikan tarif dilakukan bertahap rata-rata 10,43 persen setiap 2 bulan mulai 1 Juli 2014. Rp 0,43 triliun subsidi listrik diharapkan dapat dihemat.

Dengan kenaikan tarif listrik tersebut, Jero mengharapkan ada penghematan listrik. [kompas/visimuslim.com]

Bank Dunia: 75% Orang RI Hidup Kurang dari Rp 40.000/Hari

Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Menurut Bank Dunia, ada sekitar 75% penduduk di Indonesia yang hidup dengan uang kurang dari US$ 4 (sekitar Rp 40.000) per hari.

“Sebanyak 75% dari penduduk Indonesia hidup dengan uang kurang dari US$ 4 per hari dibanding negara berkembang lain. Padahal biaya hidup makin tinggi,” ujar Director World Development Report Bank Dunia Norman Loayza, saat acara Peluncuran World Development Report 2014 oleh Bank Dunia di Paramadina Public Policy Institute, Gedung Energi, Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Norman mengatakan, pemerintah perlu menerapkan pengelolaan risiko untuk mengantisipasi tingginya angka kemiskinan ini. Pendekatan pengelolaan risiko ini diharapkan bisa membentuk ketangguhan, melindungi hasil pembangunan dan mendekatkan Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan kesejahteraan bersama.

“Strategi pengelolaan risiko terdiri dari empat komponen, yakni pengetahuan, perlindungan, jaminan, dan kapasitas tanggap,” kata dia.

Sementara itu, Ekonom Senior Bank Dunia Vivi Alatas menambahkan, pemerintah Indonesia harus fokus membenahi bidang kesehatan. Dengan membaiknya kesehatan, masyarakat mampu meningkatkan produktivitas pekerjaan.

“Orang Indonesia sakit sedikit miskin. Yang miskin karena sakit bisa jadi jauh lebih miskin. Ini perlu dipangkas mata rantainya,” pungkasnya.

Sementara perwakilan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suahasil Nazara menyebutkan, jaminan kesehatan penduduk Indonesia sudah diamanahkan oleh pemerintah kepada (BPJS) Kesehatan. Saat ini, sedikitnya 113 juta orang sudah tercover jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

“Saat ini penduduk yang sudah tercover jaminan kesehatan dari BPJS sekitar 113 juta orang. Dari angka itu, 15% membayar iuran sendiri atau dari pengusaha, sedangkan sisanya dibiayai pemerintah karena masuk dalam golongan miskin,” kata dia. (detik.com, 23/4/2014)

Beri Rekomendasi, Pemerintah Melunak ke Freeport dan Newmont?

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan memberikan rekomendasi ekspor mineral pada PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

Kelonggaran ini diberikan kepada dua perusahaan raksasa tersebut mengingat kesungguhan mereka untuk bangun pabrik pemurniaan atau smelter.

“Ya, dari kita akan kirim hari ini,” kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM, R Sukhyar, Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Lebih lanjut, ia mengatakan kedua perusahaan tersebut juga sudah menyiapakan dana kesungguhan atau jaminan untuk pembangunan smelter.

Selain Freeport dan Newmont, kata Sukhyar kelonggaran tersebut juga diberikan pada tiga perusahaan lain. Perusahaan itu seperti Silo, Damar dan Lumbung.

Namun begitu, ia tak menjelaskan secara detil berapa intensif volume untuk ekspor mineral ini. Jelas Sukhyar kelonggaran yang diberikan pada perusahaan itu akan memberikan keuntungan negara miliaran dolar Amerika Serikat (AS). “Nyampe miliaran AS dolar deh. Saya nggak hapal,” kata dia.

Sedangkan untuk bank penjaminnya, dia tak bisa memastikan. Meski begitu, ia mengatakan lebih baik bank penjamin merupakan bank BUMN.

“Nggak usah lelang lah. Bisa tunjuk langsung. BNI sama BRI sudah datang juga. Lebih bagus BUMN lah.” (liputan6.com, 24/4/2014)

KPK: Izin 35 Perusahaan Tambang Akan Dicabut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa sebanyak 35 Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan dicabut pemerintah dalam waktu dekat. Sebab, penerbitan tersebut terindikasi terkait pilkada di beberapa daerah di Kalimantan.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, saat ditemui di Kementerian Keuangan, semalam, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM mengenai hal tersebut.

“Motifnya political conflict of interest dari bupati. Hampir semua bupati representasi parpol (partai politik),” ungkapnya.

Dalam industri pertambangan di Indonesia saat ini, dia mengungkapkan, ada korelasi antara IUP, bupati, pilkada, dan parpol. Hal tersebutlah yang saat ini coba untuk dirapihkan pemerintah bersama KPK.

“Jadi, bupati dari parpol sebagian dijadikan ATM parpol, ini nggak sehat. Sehingga, parpol kita beritahu, Anda hati-hati main begini terus. Kita tahu datanya,” katanya.

Hingga saat ini, KPK bersama pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai tata kelola pertambangan yang baik di enam provinsi yang mengandalkan sektor tersebut. Targetnya, pada tahun ini sebanyak 12 provinsi dapat tersosialisasikan.

Hal itu tidak lain dilakukan untuk lebih memaksimalkan lagi penerimaan negara dari Sumber Daya Alam (SDA), yang selama ini dinilai masih besar potensi yang bisa digali.

Untuk itu, menurut Busyro, pengawasan sektor pertambangan nantinya juga akan melibatkan peran serta institusi pendidikan setempat. “Tidak mungkin semua pengawasan di pemda, karena nanti ada conflict of interest. Makanya, kampus kita hadirkan,” tegasnya. (viva.co.id, 23/4/2014)

Demokrasi Lahirkan Sistem Ekonomi Rakus dan Eksploitatif

HTI Press. Sistem demokrasi telah melahirkan sistem ekonomi kapitalisme yang rakus dan eksploitatif. Demikian ujar Dr Abdul Manaf Dunggio dalam Halaqah Intelektual Muslim di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtas Negeri Gorontalo pada Ahad (20/4).
Abdul Manaf yang juga ketua Lajnah Khusus Intelektual HTI Kota Gorontalo juga menunjukkan berbagai fakta tentang kerusakan demokrasi.  “Tambang minyak yang banyak dikuasai asing menjadi salah bukti bahwa  demokrasi telah melahirkan sistem kapitalisme yang hanya berpihak pada pemilik modal.” lanjut Abdul yang juga Ketua LKI HTI Kota Gorontalo.
Tak hanya itu, ia juga menambahkan bahwa demokrasi bertentangan dengan akidah Islam karena demokrasi lahir dari akidah sekulerisme, memisahkan agama dari kehidupan. Akal manusia merupakan alat sekaligus sumber hukum. Inti demokrasi adalah menjadikan manusia sebagai Tuhan dalam membuat hukum artinya suara rakyat, suara tuhan. Padahal dalam Islam hak membuat hukum hanyalah milik Allah berdasarkan QS. Al An’aam: 57. “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, hak prerogatif Allah” ujar Dr. Manaf.
Sementara itu, pembicara kedua K.H. M. Shiddiq Al-Jawi menjelaskan tentang solusi atas kerusakan demokrasi, yaitu khilafah. Dalam paparannya, ia menjelaskan tentang pilar Khilafah yaitu kedaulatan ada di tangan Allah SWT artinya yang berhak menentukan hukum halal-haram, baik-buruk adalah Allah SWT. “Manusia tidak boleh menentukan ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Itu adalah hak Allah SWT” ujarnya.
Peserta halqah nampak antusias. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan maupun tanggapan. Salah satu peserta mengungkapkan bahwa demokrasi bukanlah solusi tetapi menjadi sumber masalah. “Saya setuju dan sepakat sekali bahwa demokrasi bukanlah solusi tapi justru menjadi sumber masalah baru karena faktanya sangat nampak, korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak pernah selesai dengan sistem demokrasi yang merupakan warisan sistem kapitalisme”, ujarnya. Dukungan juga datang dari Dr. Bala Bakri, M.Si, dosen Universitas Ichsan Gorontalo. Dalam testimoninya ia mengajak para peserta untuk mengkaji Islam di Hizbut Tahrir. [] MI Gorontalo/kh

Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh 7,4 Persen

Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada bulan Februari 2014 sebesar 272,1 miliar dollar AS atau tumbuh 7,4 persen dibandingkan posisi di bulan yang sama pada tahun 2013.

“Posisi ULN pada Februari 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar 129,0 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta 143,1 miliar dollar AS. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ULN pada Februari 2014 tercatat sedikit meningkat bila dibandingkan dengan pertumbuhan Januari 2014 sebesar 7,2 persen (yoy),” tulis BI dalam pernyataan resmi, Jumat (18/4/2014).

Peningkatan pertumbuhan ULN pada Februari 2014 terutama dipengaruhi kenaikan posisi ULN sektor publik (utang pemerintah dan bank sentral). Adapun pertumbuhan ULN sektor swasta melambat.

ULN sektor publik tumbuh sebesar 3,2 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,9 persen (yoy). Sementara itu, posisi ULN sektor swasta tumbuh 11,6 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 12,5 persen (yoy).

“Bank Indonesia memandang berbagai perkembangan ULN sampai Februari 2014 masih cukup sehat dalam menopang ketahanan sektor eksternal. Ke depan, Bank Indonesia tetap memantau perkembangan ULN Indonesia, khususnya ULN swasta, sehingga dapat optimal mendukung ketahanan dan kesinambungan perekonomian Indonesia,” tulis BI. (tribunnews.com, 18/4/2014)

Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan tak bisa berbuat banyak jika PT Freeport Indonesia tetap menolak menyetor dividen. Alasannya, suara pemerintah dalam rapat umum pemegang saham sangat kecil dibandingkan pemegang saham lainnya. (Baca: Freeport dan PLN Belum Setor Dividen)

Dahlan menjelaskan kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu hanya sekitar 9,3 persen. Dengan besaran saham sebesar itu, kata dia, pemerintah tak mampu berbuat banyak. Jika rapat umum memutuskan tak bisa membagikan dividen dan Kementerian BUMN tidak setuju, akan dilakukan pemungutan suara. “Ya, kami pasti kalah, bahkan mereka bisa ambil keputusan tanpa kami,” ujarnya, Kamis, 17 April 2014.

Upaya pemerintah meminta dividen dilakukan dengan menagih dividen interim. Namun, kata Dahlan, keputusan itu pun harus mendapatkan persetujuan pemegang saham lain.

Sebelumnya pemerintah pesimistis Freeport mau menyetorkan dividen pada tahun ini kepada negara. Deputi Bidang Industri Primer Kementerian BUMN Zamkhani menyebutkan dividen Freeport pada tahun lalu sebesar Rp 1,5 triliun hingga kini belum disetorkan. Biasanya perusahaan itu membayar dividen di muka sebanyak tiga atau empat kali. “Jadi, begitu rapat umum pemegang saham, biasanya ditetapkan sama dengan yang telah dibayarkan sehingga tidak ada lagi setoran tambahan.”

Menurut Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin, target dividen BUMN 2013 sebesar Rp 40 triliun tidak tercapai. Realisasinya, perusahaan milik negara hanya bisa menyetor sekitar Rp 37,5-38,5 triliun. “Ini tahun buku 2013 yang akan dibayarkan dalam APBN 2014,” ujarnya.

Dia menjelaskan tidak tercapainya target setoran dividen 2013 lantaran situasi ekonomi tahun lalu membuat beberapa BUMN mengalami rugi kurs. Dia mencontohkan PLN yang tidak menyetor dividen karena merugi. Begitu juga Freeport yang tidak membayarkan dividen karena membutuhkan dana untuk ekspansi.(tempo.co, 17/4/2014)

Chevron Kuasai Ciremai

Sejauh ini aktivitas eksplorasi panas bumi Pertamina sudah teruji di Kamojang.
Perusahaan migas Amerika Serikat Chevron dipastikan mendapat konsesi selama 20 tahun untuk mengeksplorasi panas bumi di Gunung Ciremai, Jawa Barat.
General Manager Policy, Government and Public Affair Chevron Geothermal Indonesia Paul Mustakim mengatakan, pihaknya memang  telah ditetapkan sebagai pemenang tender WKP (wilayah kuasa pertambangan) Gunung Ceremai oleh Pemerintah  Daerah Jawa Barat pada Januari 2013 lalu, sementara tendernya dilakukan pada tahun 2011/2012 lalu.
Kepastian Chevron sebagai pemenang tender proyek geothermal ini sempat dibantah oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Menurutnya, belum ada penetapan pemenang tender proyek tersebut.
Ini bisa dilihat dalam kicauan twitternya. “18. Saat ini belum ada pemenang penetapan pemenang tender #HebohCiremai,” ujar Aher.
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Tisnaldi membenarkan bahwa penentuan pemenang itu dilakukan Pemda Jawa Barat. Peserta tender di Ceremai adalah Chevron dan Hitay asal Turki.  Pemenangnya Chevron. Menurutnya, Chevron sedang berunding untuk proyek tersebut dengan menggandeng partner lokalnya PT Fajar Jasa Sarana.
Menurut Paul, tender yang dimenangi perusahaannya adalah tender WKP biasa yang diikuti oleh semua investor. “Investor yang memiliki kemampuan finansial dan pengalaman akan menjadi pemenang tender,” ujarnya seperti dikutip Kontan (3/3/2014).
Ia menjelaskan, saat ini perusahaan masih melakukan penyelidikan awal  tentang potensi panas bumi yang ada di Gunung Ceremai dan belum bisa memaparkan nilai investasinya. “Data Dirjen EBTKE Kementerian ESDM menunjukkan ada potensi sekitar 110 Megawatt (MW) panas bumi di Gunung Ceremai,” terang Paul. Biasanya untuk investasi Geothermal dibutuhan investasi 3,5 juta dolar AS untuk 1 MW.
Lantaran Chevron belum melakukan pengeboran, kata Paul, pihaknya memaklumi jika banyak informasi dan kabar tidak benar yang beredar di masyarakat saat ini sekitar Gunung Ceremai terkait proyek Geothermal tersebut. “Ini menjadi tantangan industri untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat,” jelas Paul.
Ketua Gerakan Massa Pejuang Untuk Rakyat Kuningan (GEMPUR) Okki Satrio Djati menyatakan,  pihaknya menuntut transparansi proses tender yang dimenangi  Chevron, sebab sejak masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, sudah ada tujuh gunung diberikan ke Chevron untuk proyek geothermal.
Pertamina Mampu

Bercokolnya perusahaan migas asing seperti Chevron disayangkan oleh banyak kalangan. Soalnya, dari sisi kemampuan, sebenarnya Pertamina mampu menangani eksplorasi geothermal tersebut.

Pengamat Energi Komaidi Notonegoro, seperti dikutip republika.co.id mengatakan, Pertamina hanya terkendala masalah dana yang disebabkan tak adanya dukungan pemerintah. Ini sangat berbeda misalnya dengan Malaysia yang menganakemaskan Petronas sebagai perusahaan migas nasional.

Komaidi melukiskan, di Malaysia, pendapatan yang dihasilkan Petronas diputar untuk berinvestasi kembali untuk mengembangkan bisnis. Sedangkan di Indonesia, keuntungan Pertamina dimasukkan sebagai pendapatan negara.

Menurut Komaidi, pemerintah seharusnya memberikan potongan dividen kepada Pertamina. ”Dari seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 50 persen dividen untuk negara berasal dari Pertamina,” katanya.

Sejauh ini, lanjutnya, aktivitas eksplorasi panas bumi Pertamina sudah teruji di Kamojang. Artinya, sebagai ujung tombak negara di sektor energi sudah saatnya pemerintah memberikan keleluasaan gerak kepada Pertamina.

Menurut Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI Arim Nasim, langkah pemerintah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada asing. “Itulah bukti yang kesekian kalinya bahwa rezim ini lebih berpihak kepada asing,” ungkapnya.
Menurutnya, rezim antek penjajah ini pun pandai berkilah, ketika publik mempermasalahkan rencana penyerahan tersebut dengan menyebut negara jual Ciremai Rp 60 triliun, Kementerian ESDM membantahnya dengan menyatakan Ciremai tidak dijual.
“Betul memang gunungnya tidak dijual tapi menyerahkan potensi panas bumi dirampok oleh Chevron, perusahaan Amerika Serikat,” beber Arim.
Menurut Arim, seharusnya panas bumi tersebut dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan dijual kepada asing. [] Joko Prasetyo

Pemerintah Tak Berdaya Menghadapi Perusahaan Asing

Oleh: Muhammad Ishak

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan ketundukannya pada korporasi  asing. Adalah PT Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan asing seperti PT Newmont dan PT Vale Indonesia, enggan untuk tunduk pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 22 Tahun 2010 dan PP. nomor 24 tahun 2012 yang merupakan turunan dari UU Minerba 2009. Beberapa ketentuan dalam regulasi tersebut dianggap merugikan mereka seperti kewajiban divestasi saham, pembatasan luas wilayah pertambangan, peningkatan jumlah deviden dan kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri. Saking lemahnya, hingga saat ini pemerintah harus berkali-kali bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut bahkan pernah dibatalkan secara sepihak oleh mereka. Padahal dalam UU Minerba 2009 tersebut tercantum bahwa penyesuaian terhadap peraturan tersebut selambat-lambatnya satu tahun sejak UU tersebut disahkan yang berarti pada Januari 2010.

Dalam hal kewajiban divestasi, perusahaan tambang asing diwajibkan menjual 51% sahamnya ke pihak Indonesia dalam jangka waktu sepuluh tahun. Penjualan saham tersebut harus dijual kepada peserta Indonesia  yaitu pemerintah pusat, provinsi, daerah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau swasta nasional.

Meskipun demikian, PT Freeport menyatakan hanya akan mengikuti aturan Kontrak Karya (KK) yang sudah dilakukan dua kali sejak tahun 1967. Hingga saat ini, sebanyak 90,64% kepemilikan saham Freeport Indonesia dikuasai perusahaan asal Amerika Serikat (AS), yaitu Freeport McMoran. Sisanya, sebanyak 9,36% dipegang oleh pemerintah Indonesia. Memang, dalam UU Minerba pasal 169 disebutkan bahwa UU tersebut tidak berlaku bagi KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebelum peraturan tersebut ditetapkan hingga kontrak tersebut berakhir. Alasan inilah yang dipakai Freeport untuk mengelak dari PP tersebut yang kontraknya baru berakhir tahun 2021 dan berencana diperpanjang hingga 2041.

Selain itu, PT Freeport dan sejumlah perusahaan tambang juga enggan tunduk pada Peraturan Pemerintah yang membatasi kepemilikan wilayah kerja yakni maksimal 100.000 hektare untuk perusahaan mineral dan 50.000 hektare untuk perusahaan batubara.  Saat ini, wilayah kerja Freeport telah mencapai 1,8 juta hektare dana Vale tercatat sekitar 180.000 hektare (detikfinance, 18/12/2012). Jika mengacu pada peraturan tersebut maka sebagian besar wilayah pertambangan Freeport harus diserahkan kepada Pemerintah. Adapun dari sisi royalti, PT Freeport selama ini juga membayar satu persen saja. Padahal dalam Peraturan Pemerintah mengenai PNBP tahun 2003 seharusnya royalti untuk emas mencapai 3,75%.

Secara ekonomis, cadangan PT Freport memang sangat besar. Freeport memperkirakan cadangan bijih yang siap ditambang  pada saat itu mencapai 2,6 miliar ton. Setiap satu ton bijih hasil olahan bisa menjadi 7,9 kg tembaga dan 0,93 gram emas. Dari cadangan sebanyak 2,6 miliar ton itu jika dihitung secara kasar, bisa menghasilkan 2.418 ton emas. Jika harga emas dipatok sebesar Rp 550.000 per gram, maka nilai cadangannya senilai Rp 1.329 triliun (detikfinance, 12/03/2012). Angka tersebut belum menghitung nilai tembaganya. Jika harga tembaga dipatok Rp. 60 ribu perkilogram, maka pendapatannya mencapai Rp 1,232 triliun. Jika ditotal maka nilai kotor cadangan bijih perusahaan tersebut mencapai Rp 2,561 triliun. Angka itu hampir dua kali lipat belanja APBN tahun 2012 yang mencapai Rp 1.490 triliun. Memang tidak dapat dinafikan bahwa perusahaan tersebut juga menyetor pajak dan deviden sebesar 21,4 triliun pada 2011.  Namun demikian, angka itu tentu akan sangat kecil jika aset perusahaan tersebut jatuh ke tangan pemerintah.

Lantas apakah ketika UU ini diterapkan secara penuh, hasil pertambangan negara ini  akan memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Nampaknya tidak demikian. Upaya pemerintah untuk mengurangi kepemilikan asing pada sektor pertambangan bukan berarti pengelolaan pertambangan tersebut akan dikembalikan kepada negara melalui BUMN. Pada kasus divestasi saham PT Newmont misalnya, akibat tidak memiliki cukup anggaran, Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat terpaksa bekerja sama dengan perusahaan milik Bakrie dalam PT Multi Daerah Bersaing (MDB) untuk menguasai 24 persen saham perusahaan tersebut. Sementara itu, Pemerintah Pusat batal mengakuisisi tujuh persen saham perusahaan tambang tersebut lewat Pusat Investasi Indonesia (PIP), karena MK menganggapnya inkonstitusional. Belakangan disebut-sebut bahwa MDB berhasrat untuk mengambil jatah Pemerintah Pusat tersebut.

Sikap pemerintah yang lemah di atas menunjukkan betapa pemerintah takluk pada kepentingan swasta. Bahkan dalam beberapa kasus sebagaimana yang terungkap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terbukti bahwa banyak pengambil kebijakan di eksekutif dan legislatif justru bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam menjarah kekayaan negeri ini. Selain itu, aturan mengenai pengelolaan SDA di negara ini, memang didesain agar pihak swasta termasuk di dalamnya investor asing diberi kesempatan yang sangat besar. Adapun pemerintah hanya sebagai regulator yang mendapatkan pajak dan royalti semata.

Perubahan Sistem

Pengelolaan SDA di negara ini jelas bertentangan dengan syariah Islam. Pasalanya di dalam Islam, tambang yang memiliki cadangan yang melimpah seperti yang dikelola oleh Freeport, Newmont, Vale Indonesia dan tambang migas dan mineral lainnya, merupakan barang milik umum (al-milkiyyah al-ammah). Dengan demikian pengelolaannya harus diserahkan kepada negara. Adapun hasilnya seluruhnya digunakan untuk kepentingan publik. Dengan demikian ia tidak boleh diserahkan/dikuasakan kepada swasta apalagi asing. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. Dari  Abyadh bin Hammal: beliau menghadap kepada Nabi saw dan memohon diberikan bagian dari tambang garam yang menurut Ibnu Mutawakkil, berada di daerah Ma’rib lalu beliau memberikannya. Namun tatkala orang tersebut berpaling, seseorang yang berada di majelis beliau berkata : “Tahukah Anda bahwa yang Anda berikan adalah [seperti] air yang mengalir? Maka beliau pun membatalkannya.” (HR. Baihaqy & Tirmidzy). Namun demikian, aturan tersebut tentu hanya dapat diimplementasikan secara menyeluruh oleh negara yang menjadikan Aqidah Islam sebagai dasarnya yakni negara Khilafah Islamiyyah. Wallahu a’lam bisshawab []

SBY: Rezim Jago Utang

Bunganya saja tahun ini yang harus dibayar oleh pemerintah mencapai Rp. 120 trilyun!   

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono kembali menorehkan prestasi. Bukan suatu yang bisa dibanggakan, tapi suatu beban yang harus ditanggung masyarakat yakni utang.

Data terbaru dari Kementerian Keuangan menunjukkan, rezim SBY menjadi rezim yang doyan utang. Akhir 2013 tercatat utang Indonesia membengkak hingga Rp 2.371,39 trilyun. Angka ini melonjak hingga Rp171 trilyun dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar Rp 2.200 trilyun, khususnya untuk pembiayaan “proyek-proyek pemerintah”.

Saat mulai SBY berkuasa posisi utang sebesar Rp.1.300 trilyun, dan sampai tahun 2013, posisi utang sampai se besar Rp 2.371,39 trilyun , Selama SBY memegang jabatan presiden, utang bertambah sekitar banyak Rp.1.071,39 trilyun.

Walaupun banyak kalangan yang menilai, utang Indonesia sudah membahayakan bahkan sudah masuk pada jerat utang sehingga membebani APBN  yang pada akhirnya rakyat yang menjadi korban.

Namun logika di atas tak berlaku bagi  Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Hatta Rajasa. Besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menyatakan  semakin besar utang yang dimiliki negara justru kian bertambah baik di mata para lembaga maupun negara pendonor alias pemberi utang karena semakin banyak memiliki utang, maka Indonesia bakal dinilai semakin mampu melakukan pembayaran utang tersebut.

Alasan lain sering dikemukakan  adalah rasio utang terhadap PDB  dibandingkan dengan negara tetangga pun seperti Malaysia  dan Thailand, keadaan utang Indonesia lebih baik. Rasio utang terhadap PDB Malaysia, misalnya, diperkirakan 41,6 persen. Untuk Thailand rasio ini diperkirakan 39,9 persen sedangkan Indonesia hanya sekitar 25 persen.

Tapi ingat… walaupun PDB Indonesia tinggi, rasio gininya juga tinggi mendekati 0,5. Rasio gini  menunjukkan kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin sangat tinggi. Berdasarkan  data yang ada, 0,22 persen orang Indonesia yang menguasai 56 persen aset nasional. Sebesar 87 persen aset yang dikuasai itu berupa lahan tidur, padahal pada saat yang sama, 80 persen petani kini tak punya tanah (lihat http://bisniskeuangan.kompas.com).  Jadi terdapat kesenjangan yang luar biasa walaupun PDB besar tapi dihasilkan dari sekitar 20 persen orang Indonesia.

Alasaan lain, utang itu perlu sebagai pengungkit ekonomi untuk menggerakkan  perekonomian. “Ya, kalau utang itu dalam batas-batas yang wajar bisa menjadi pengungkit tapi kalau ngutang-nya sudah tidak waras seperti ada sisa lebih anggaran tapi tetap ngutang, ada sumber lain seperti Sumber Daya Alam yang begitu melimpah tapi  malah diserahkan kepada para kapitalis asing,  maka akan menjadi pengungkit yang kebablasan akhirnya yang diungkit bukan terangkat malah masuk jurang!” kata Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI Arim Nasim.

Menurutnya, utang selalu membebani APBN dan menjadi alat politik para kapitalis dan yang lebih bahaya lagi dalam pandangan Islam utang dengan riba  kategori dosa besar yang akan mengundang azab Allah SWT. Bunganya saja tahun ini yang harus dibayar oleh pemerintah mencapai Rp. 120 trilyun!

Arim menyatakan, saatnya negeri ini terbebas dari utang. Tapi selama sistem yang diterapkan  di negeri ini sistem ekonomi kapitalis dan rezimnya—termasuk DPR karena  bertambahnya utang setiap tahunnya merupakan kontribusi DPR—neoliberal maka negeri ini akan tetap menjadi negara pengutang. “Anggaran selalu direkayasa untuk defisit agar bisa ditutupi oleh utang,” katanya.

Solusinya, kata Arim, tidak ada jalan lain selain mencampakkan sistem dan rezim sekuler dan menggantinya dengan  sistem ekonomi Islam  dalam naungan Daulah Khilafah.  [] LM

Sumber: Tabloid Media Umat Edisi 121

Pamor Kapitalisme Global Meredup

Saya ingin menyegarkan pikiran kita tentang apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir menjelang krisis ini; apa yang telah terjadi dalam 5 tahun sejak krisis terjadi pada tahun 2008; mengapa kita masih dalam krisis yang sedang berlangsung hingga kini.

Penyebab Krisis Tahun 2008

Elemen-elemen kunci dari krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah penumpukan utang yang luar biasa akibat gelembung kredit rumah di Amerika. Hal ini berawal dari penawaran kredit rumah yang murah untuk menghasilkan keuntungan yang luar biasa dan berakhir dengan kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintah Amerika kemudian mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu  menyelamatkan para pelaku yang justru sebagai penyebab krisis terburuk ini.

Krisis ini juga telah dibangun berdasarkan penggunaan  uang kertas. Uang yang telah diciptakan dari ketiadaan mengakibatkan inflasi dan penurunan standar hidup.

Saat ini pertumbuhan ekonomi belum kembali, pengangguran terus tumbuh, inflasi tumbuh cepat dan tidak diungkap secara jujur, ada pemotongan  pelayanan sosial dan publik, pasar derivatif yang jelas berisiko masih tidak terkontrol (seolah-olah tidak pernah ada masalah di sini), korupsi di kalangan praktisi keuangan bersifat endemik dan tidak ditangani serius (denda yang relatif kecil dikenakan terhadap perusahaan), pertumbuhan  utang yang terus meningkat (baik utang pemerintah, perusahaan maupun individu), juga ada upaya mark-up nilai aset investasi (pasar saham dan obligasi).

Ada tiga krisis yang melekat pada Kapitalisme yaitu: kelemahan  dalam peraturan hukum dan penerapannya; obsesi terhadap pertumbuhan yang berada di luar kendali; korupsi dan manipulasi yang terjadi di jantung kekuasaan.

Krisis ini diabaikan oleh kekuatan yang memiliki kepentingan terhadap sistem yang berlaku saat ini untuk keuntungan mereka. Akibatnya, pembagian antara kaya dan miskin semakin lebar dan luas. Tercatat: 100 orang terkaya di dunia memperoleh $240 miliar pada tahun 2012. Jumlah ini cukup untuk mengakhiri kemiskinan di seluruh dunia empat kali lipat. Satu persen segmen terkaya di dunia telah meningkat pendapatannya sebesar 60 persen dalam 20 tahun terakhir.

1.         Problem Rule of Law.

Hukum perbankan di Barat selalu murah hati kepada bank. Namun, mereka terkena bencana pada tahun 1998 ketika Undang Undang Steagall dicabut. Hasilnya, bank-bank diijinkan untuk menggabungkan fungsi investasi dan fungsi perbankan ritel yang berakibat pada ledakan perdagangan spekulatif.

Ekonomi Barat telah lama menyerah untuk mengendalikan kejahatan bunga (Anehnya, Bank Sentral sendiri telah mengadopsi  kebijakan suku bunga yang mendekati nol persen untuk mencoba dan merangsang pemulihan ekonomi). Pembiaran sistem bunga berarti risiko besar yang diambil oleh bank-bank tersebut.

2.         Obsesi terhadap keuntungan dan pertumbuhan.

Dihadapkan dengan tekanan untuk terus tumbuh dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar membuat budaya perjudian menggelembung. Nilai instrumen keuangan derivatif sekarang diperkirakan $1,2 kuadriliun, yaitu  1.200 triliun dolar. Jumlah ini setara dengan 17 kali Produk  Bruto Dunia, yang merupakan nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi pertahun oleh setiap pria, wanita dan anak-anak di planet ini: $72.000.000.000.000.

Sebagian besar dari penawaran derivatif  dipegang oleh bank-bank yang dianggap terlalu besar untuk dibiarkan gagal: JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America, dan Goldman Sachs. Dengan skala massif  ini, bank-bank tersebut dapat menggerakan pasar dan “berjudi” untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Namun, ada skema kelicikan di sini bahwa  Federal Reserve dan Bank Sentral lainnya akan menalangi jika terjadi kerugian oleh bank-bank tersebut dengan menggunakan dana para pembayar pajak. Program Pemulihan Aset Bermasalah, misalnya, bernilai sebesar $700 miliar  yang merupakan dana  talangan yang berasal dari wajib pajak untuk menyelamatkan bank-bank tersebut.

Lebih dari 2/3 dari gunung pasar derivatif ini diinvestasikan dalam bentuk taruhan suku bunga. Hal ini akan memiliki konsekuensi bencana bagi bank-bank dan ekonomi dunia.

Konsentrasi di pasar perbankan juga bermasalah. Bank-bank besar menjadi semakin lebih besar dari sebelumnya. The Wall Street Journal melaporkan bahwa  4  bank papan atas AS menguasai pasar derivatif sebesar $214.000.000.000.000. Bank-bank tersebut menumpas bank-bank kecil. Harian WSJ melaporkan bahwa lebih dari 10.000 bank runtuh dalam 20 tahun terakhir.

Karena konsentrasi bank mengerucut dalam jumlah kecil maka datang kesempatan untuk mengendalikan pasar. Bank-bank ini telah menjadi “pasar” itu sendiri. Mereka berkembang pada kemampuan mereka untuk menggerakkan pasar dengan mudah melalui pengaruh yang sangat besar sehingga meraup keuntungan yang tinggi. Mereka juga telah terlibat dalam manipulasi pasar ilegal dalam: pencucian uang perdagangan narkoba (HSBC); Pasar Valuta Asing; Pasar Obligasi; manipulasi Logam Mulia (JPMorgan, Bank Bullion).

Dalam setiap kasus, denda yang diterapkan relatif kecil, sementara eksekutif senior bank tidak pernah dituntut atau tidak diambil tindakan sama sekali terhadap bank.

3.         Perilaku korup dan manipulatif di pemerintahan.

Mengingat Federal Reserve adalah sebuah perusahaan swasta yang dimiliki oleh bank-bank besar sebagai pemegang saham utamanya, maka kita  tidak perlu heran bahwa Federal Reserve dan tentu bank sentral utama lainnya selalu bertindak demi kepentingan bank. Aparat kunci Pemerintah selalu berdasarkan rekomendasi Bank Sentral. Pada saat krisis Lehman, catatan menunjukkan bahwa Kepala Goldman Lloyd Blankfeld ditelepon oleh Paul Geithner (Menteri Keuangan), yang merupakan mantan karyawan Goldman, tidak kurang sebanyak 18 kali dalam satu periode 24 – jam. Geithner pun bergegas datang membantu Wall Street dalam semalam, dengan $700.000.000.000,  ditambah jaminan federal yang layak—menurut mantan Inspektur Jenderal TARP (program bantuan aset bermasalah) Program—sebesar $21 triliun.

Salah satu ancaman terbesar bagi stabilitas ekonomi pada masa depan adalah pelonggaran kuantitatif lanjutan (QE) yang mencetak uang dan mengirimkannya ke tangan bank-bank utama bagi investasi. Ada manipulasi penurunan suku bunga untuk memungkinkan  pemulihan bank. QE membeli sekuritas hipotek senilai $40.000.000.000 perbulan demi menyelamatkan bank bangkrut dan tidak berhubungan dengan upaya pemulihan. Ini adalah bank yang bermasalah dengan produk KPR mereka, namun justru  masyarakat biasa yang harus menyediakan  dana bailout untuk mereka (Maaf saja,  tidak ada lagi yang namanya pasar bebas). Ketika pemerintahan di Barat dan agennya mengambil langkah untuk menyelamatkan pasar, ini bertentangan dengan semua prinsip-prinsip pasar bebas yang kita semua disihir untuk mempercayainya sebagai fondasi sakral dalam Kapitalisme.

Media mengatakan bahwa kita sedang menjalani proses pemulihan yang lambat tetapi pasti sejak tahun 2008. Padahal, ketika kita mengoreksi datanya sesuai dengan tingkat inflasi, maka terlihat bahwa pemulihan tidak ada. Meskipun pemerintah kerap mengklaim telah mengendalikan pasar, fakta  yang melekat pada pasar kapitalis menunjukkan tidak ada perbaikan dalam siklus bisnis yang selalu rentan untuk naik dan turun.

Sementara itu, AS memimpin dunia dalam pertumbuhan utang. Ini hanya puncak gunung es. Komitmen untuk mendanai dana medicare (jaminan kesehatan), dana pensiun, juga akan memperburuk masalah bagi AS.

Untuk ekonomi yang seharusnya dalam pemulihan, hal ini  menjadi tidak normal. Sejak 2008, bank sentral utama dunia telah mencetak $9.000.000.000.000. Di atas semua itu, utang federal AS telah meningkat hampir $8.000.000.000.000 selama periode waktu yang sama. Jika kita mengalami krisis sementara pada tahun 2008, harusnya pencetakan uang harus berhenti. Nyatanya, hal itu terus berlanjut. Pencetakan uang terus pada tingkat yang sama sejak 2010. Sejak 2010, bank sentral terbesar telah mencetak uang $5.000.000.000.000, dan utang AS telah meningkat sebesar $5 triliun.

Namun, masalahnya bukan hanya masalah AS. Jepang mungkin yang terburuk di pasar ini dan generasi mendatang akan menderita dalam membayar kembali utang. Akibatnya, penghabisan sumberdaya menjadi makin cepat.

Dunia kapitalis kecanduan utang. Tingkat pertumbuhan 8% selama 30 tahun terakhir diperlukan untuk pertumbuhan. Ini diperlukan untuk membayar bunga utang dan membayar kewajiban utang sebelumnya.

Solusi Kapitalisme untuk semua masalah ini ternyata adalah dengan terus mencetak uang kertas lebih banyak lagi. Upaya ini sudah tidak mempedulikan kaitannya dengan ekonomi riil.

Dalam sistem moneter ini, semua uang yang dipinjamkan menjadi ada dan karena itu semua uang yang ada adalah utang. Oleh karena itu basis moneter perlu untuk terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan dalam barang dan jasa. Inflasi moneter merajalela ketika pasokan uang melebihi pertumbuhan barang dan jasa serta untuk memenuhi pembayaran bunga.

Semakin banyak uang dicetak kemungkinan besar akan keluar dari kontrol. Kapan itu akan berakhir? Bagaimana ini akan berakhir?

Setelah dihitung dengan seksama, inflasi riil benar-benar jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan. Di Amerika Serikat angka saat ini mendekati 10% pertahun lebih dari 2 atau 3%. Untuk memahami inflasi yang tinggi bisa dengan memonitor harga makanan sehari-hari.

Angka-angka pertumbuhan riil sering dimanipulasi sehingga memberi kesan “berhasil “. Meski begitu tren penurunan jelas terlihat dan menunjukkan kegagalan sistem.

Manipulasi angka pengangguran mungkin yang terburuk. Di AS mereka yang sudah lama menganggur tidak lagi didata dalam data pengangguran. Demikian juga lowongan pekerjaan yang ada pun sifatnya hanya sebagai part-time saja.

Di  Amerika, jumlah warga yang mengandalkan kupon makanan juga terus meningkat meskipun klaim bahwa tingkat pengangguran turun. Ini adalah sebuah indikasi kuat bahwa ada yang tidak beres dengan pelaporan data ini.

Alhasil, dengan semupa paparan di atas, tampak jelas bahwa Kapitalisme Global kian meredup. [Jamal Harwood]

Militer Mesir Biarkan Kekayaan Umat Dijarah Israel, Sebaliknya Mereka Sibuk Membantai Rakyat Mesir

Seorang tokoh media, Ahmad Mansur mengecam militer Mesir yang berpaling dari misinya untuk menyelamatkan perbatasan dan kekayaan negeri, dan mereka justru melibatkan diri dalam urusan politik, sehingga mereka berubah menjadi pembantai para demonstran di jalan-jalan.

Mansur—melalui akunnya di situs jejaring sosial Twitter—mengatakan: “Pada saat Israel mencuri gas Mesir di Mediterania Timur. Dan negara-negara lainnya mencuri air Nil di selatan, tentara Mesir justru menghabiskan waktunya untuk membantai rakyat Mesir di jalan-jalan.” (islammemo.cc, 30/1/2014).

Harta 85 Orang Terkaya Setara Kekayaan Separuh Penduduk Bumi

Total nilai harta 85 orang ultrakaya dunia sama dengan jumlah kekayaan setengah penduduk dunia. Itu berarti, kekayaan 85 orang itu setara kekayaan 3,5 miliar penduduk dunia lainnya.

Data itu berdasarkan laporan terbaru Oxfam, lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di London, Inggris, yang diterbitkan Senin (20/1/2014). Laporan berjudul “Working for the Few” itu dipublikasikan bertepatan dengan pelaksanaan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, pekan ini.

Laporan itu menunjukkan bahwa orang-orang ultrakaya dunia tidak hanya pulih dari krisis keuangan global, bahkan kekayaan mereka berkembang positif.

Menurut laporan itu, kekayaan 1 persen orang terkaya di dunia bernilai sekitar 110 triliun dollar AS, atau 65 kali total nilai kekayaan separuh penduduk dunia lainnya. Laporan itu juga menunjukkan, 85 orang terkaya dunia mengendalikan sekitar 1,7 triliun dollar kekayaan, atau setara dengan kekayaan separuh populasi dunia.

Berbagai respons politik terhadap krisis keuangan global, termasuk sejumlah tindakan bank-bank sentral dan langkah-langkah penghematan yang diperkenalkan pemerintah sejumlah negara, justru telah membuat yang kaya menjadi luar biasa kaya. Di AS, misalnya, 1 persen orang terkaya negara itu meraup 95 persen pertumbuhan pascakrisis keuangan antara tahun 2009 dan 2012, sementara 90 persen populasi lainnya menjadi semakin miskin.

Survei Oxfam di enam negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Brasil, India, dan Afrika Selatan, menemukan bahwa mayoritas orang percaya hukum dan peraturan condong berpihak pada yang kaya. Oxfam juga mengatakan, tujuh dari 10 orang tinggal di negara-negara di mana kesenjangan ekonomi telah meningkat dalam 30 tahun terakhir.

Oxfam menyebutkan, pertumbuhan ketimpangan semakin menjadi-jadi akibat cengkeraman elite terkaya pada kekuasaan. Elite yang segelintir itu mengacaukan proses politik sekaligus memengaruhi sistem perekonomian agar menguntungkan kepentingan mereka.

Karena itu, Oxfam meminta WEF berupaya membendung gelombang peningkatan ketidaksetaraan sekaligus menyuarakan agar tidak lagi terjadi aksi penggelapan pajak sebagai salah satu penyebab ketimpangan. ”Namun, kita tidak bisa berharap akan terjadi pemberantasan ketimpangan tanpa mengatasi akar kesenjangan,” kata Direktur Eksekutif Oxfam, Winnie Byanyima.

Laporan itu mengatakan, adanya peningkatan konsentrasi kekayaan dan representasi politik yang tidak seimbang merupakan tren yang serius dan mengkhawatirkan. “Konsentrasi besar sumber daya ekonomi di tangan segelintir orang merupakan ancaman signifikan terhadap sistem politik dan ekonomi yang inklusif.” (kompas.com, 21/1/2014)

Dolar Naik, Harga Mencekik

J

ika perekonomian AS terguncang maka secara otomatis berpengaruh terhadap perekonomian dunia tak terkecuali Indonesia.

Anda sebaiknya tak berbelanja barang-barang elektronik saat ini, khususnya produksi luar negeri. Dapat dipastikan harganya mahal. Ini karena harganya berdasarkan nilai kurs dolar.

Nilai rupiah sendiri terus melemah. Satu dolar Amerika Serikat (AS) telah menembus lebih dari Rp 12.000. Ini adalah kurs yang lumayan tinggi dibanding beberapa bulan lalu yang tidak sampai Rp 10.000/dolar AS.

Di akhir tahun 2013 kurs dolar meroket kurs rupiah dibuka melemah ke level 12.230 per dolar AS atau terpangkas 35 poin dari penutupan sebelumnya di level 12.195 per dolar AS. (www.bi.go.id)

Tak bisa disangkal, dolar masih menjadi mata uang utama dunia. Kondisi tersebut tidak lepas dari peran negara adidaya Amerika Serikat. Maka jika perekonomian AS terguncang maka secara otomatis berpengaruh terhadap perekonomian dunia tak terkecuali Indonesia.

Penyebab

Anggota Lajnah Maslahiyah DPP HTI Alimuddin Yasir menjelaskan, ada beberapa penyebab kenaikan dolar ini. Pertama, ada rencana dari Bank Federal USA (Bank Cenral Amerika)  yang biasa disebut The Fed akan mengurangi stimulus (Tappering Fed).  Stimulus adalah aliran dana dari The Fed yang nilainya saat ini mencapai 85 milyar dolar AS per bulannya. Stimulus akan dikurangi pada Januari 2014 menjadi 75 milyar dollar AS per bulannya.

Kedua, krisis geopolitik di Timur Tengah. Meningkatnya tensi politik di Suriah menjadi topik utama dunia. Munculnya hegemoni meliter AS terhadap Suriah membuat pelaku pasar mencari aset aman risiko sebagai perlindungan nilai investasi mereka. Dolar AS sebagai salah satu mata uang safe haven diburu oleh para investor sehingga harganya melonjak naik.

Dampak

Kenaikan dolar dalam dua bulan terakhir (November-Desember 2013) di mana  1 dolar AS  terus naik dari Rp 11.400-Rp 12.250 berimbas pada ketidakstabilan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kondisi ini membuat pemerintah galau menyikapi kenaikan dolar dengan berbagai alasan spekulasi masih kondisi aman, padahal kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang serba susah, penuh dengan penderitaan. “Apalagi pendapatan masyarakat masih minim atau masih banyak angka kemiskinan,” kata Alimuddin.

Ia menjelaskan, pelemahan mata uang ini hampir terjadi di semua negara. Bila dicermati, nilai mata uang suatu negara terhadap dolar akan merosot jika penawaran (penjualan) mata uang tersebut meningkat. Sebaliknya, permintaan yang tinggi terhadap mata uang tersebut membuat nilainya meningkat.

Hal ini tentu bukan tanpa dampak atau efek, ketergantungan Indonesia terhadap barang impor akan membuat kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya produksi tinggi. Apalagi kebutuhan pokok Indonesia masih tergantung pada impor seperti kedelai, tepung gandum, BBM, daging sapi. Di samping itu juga harga minyak naik, harga baja naik, harga tiket umrah naik. Menurutnya, ini bisa menjadi ancaman bagi kebangkrutan bagi perekonomian Indonesia.

Alimuddin berkeyakinan bahwa sistem mata uang kertas yang disandarkan pada dolar inilah sumber masalahnya. Sistem itu tidak stabil karena tidak ditopang oleh emas dan perak. Akibatnya, uang akhirnya tidak memiliki nilai intrinsik yang bisa menjaga nilainya.

Dalam sistem kapitalisme saat ini, lanjutnya, uang bukan lagi semata-mata sebagai alat tukar tapi sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Walhasil, uang kehilangan fungsi utamanya.

Ia mengusulkan alternatif mengatasi masalah ini yakni dengan kembali kepada sistem mata uang emas. Sistem mata uang ini telah terbukti stabil dan teruji selama berabad-abad lamanya di dunia. []

Pengamat Ekonomi: “Kebijakan Pemerintah buat Rakyat Sengsara dan Makin Miskin”

 

 Pengamat Ekonomi, Muhammad Ishak mengatakan penyebab meningkatnya penduduk miskin merupakan dampak dari akumulasi kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini yang membuat rakyat semakin sengsara.

“Penaikan harga BBM dan TDL misalnya, selain memicu inflasi, juga mendorong maraknya PHK yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran,” ujarnya pada Mediaumat.com, Jum’at (3/1).

Liberalisasi di sektor perdagangan membuat  harga komoditas pangan tak terkendali. Padahal, menurutnya, sebagian besar pengeluaran penduduk menengah bawah untuk membeli makanan. Selain itu anggaran APBN untuk mengurangi kemiskinan, meski tiap tahun terus meningkat, terbukti  tidak efektif, karena dikorupsi dan tidak menyentuh akar masalah.

Selama ini, Menurut anggota Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia ini, pujian keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi hanya pada level makro seperti pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di saat dunia mengalami krisis, defisit APBN yang rendah, rasio utang terhadap PDB yang lebih rendah dibanding negara-negara maju, aliran investasi
asing yang terus tumbuh.

“Namun demikian, data-data tersebut bersifat makro dan tidak berhubungan dengan  kesejahteraan rakyat secara riil,” jelasnya.

Sebaliknya, indikator-indikator kesejahteraan seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, upah riil,  pengangguran, angka kematian ibu hamil belakangan justru memburuk.

Ada tidaknya kebohongan data yang diungkap pemerintah, menurut Ishak, perlu data
pembanding yang akurat. Namun untuk memperoleh data tersebut  tentu berat sebab butuh dana yang besar.

“Jadi data tersebut  sangat ditentukan oleh independensi, kredibilitas dan metodologi yang digunakan BPS,” ungkapnya.

Namun dalam sejarahnya, pemerintah di banyak negara dengan metode statistik tertentu, dapat dengan mudah memanipulasi data-data yang mereka rilis, untuk kepentingan politik mereka.

Akar masalah kemiskinan di negeri ini, menurut Ishak, adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Salah satu problem mendasar sistem ini adalah distribusi kekayaan yang timpang dimana para pemilik modal akan semakin kaya sementara yang tidak mampu baik secara fisik, mental dan material akan tersingkir.

“Upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan tersebut selama ini gagal, karena hanya bersifat  tambal sulam seperti pemberian  subsidi pangan tanpa peduli apakah subsidi tersebut dapat menjangkau seluruh penduduk yang membutuhkan secara memadai dan berkelanjutan,” pungkasnya.(mediaumat.com, 3/1/2014)

RI Tambah Utang Rp 232,7 Triliun di 2013

Ilustrasi : Utang (Sumber : Istimewa)

Tahun ini pemerintah telah menambah utang baru senilai Rp 232,7 triliun untuk menutupi defisit anggaran yang nilainya mencapai Rp 224,2 triliun atau 2,38% dari PDB.

Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan ada beberapa jenis utang yang diambil tahun ini.

"Utang itu kan macam-macam ada loan, ada pinjaman, ada securities SBN. Kalau loan itu biasanya project loan itu dibelanjakan spesifik kan. Project loan itu di APBN ada seperti ini lah, loan itu untuk bangun energi kan, jembatan, bandara, alutsista dan sebagainya," ungkap Robert di Gedung Djuanda Kemenkeu, Senin (30/12/2013)

Sementara itu untuk Surat Berharga Negara (SBN) dimasukan ke dalam kas negara. Kemudian dipakai untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, subsidi, dan belanja lainnya.

"Kalau SBN itu betul-betul saya terbitkan karena betul-betul kekurangan penerimaan kekurangan uang. General financing umum. Dan itu lazim di banyak negara. Defisit secara umum kurang ya nyari uang," jelasnya.

Ia mengatakan sejauh ini utang negara sudah cukup produktif dalam pembiayaan infrastruktur. Namun utang masih dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia.

"Jadi yang financing yang saya adakan adalah bersifat umum dan sebagian besar itu untuk pembangunan infrastruktur juga," sebut Robert.

Secara total, hingga November 2013, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 2.354,54 triliun. Jumlah utang ini naik naik Rp 77,6 triliun dibandingkan dengan posisi Oktober 2013 yang sebesar Rp 2,276,98 triliun. [mkl/hen/detik/visimuslim.com]

Benar-benar Rezim Lemah, Indonesia Tunduk Ditekan Penambang Besar Asing

 

Rezim sekuler Indonesia, kembali menambah prestasi sebagai rezim lemah. Setelah tidak banyak berbuat meskipun disadap oleh Australia, kali ini rezim SBY menyerah karena ditekan perusahan asing.

Seperti yang diberitakan Tribunnews.com (30/12) pemerintah takluk dilobi penambang besar, seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Gara-gara terus ditekan agar mencabut larangan ekspor mineral, pemerintah akhirnya akan merevisi Peraturan Pemerintah No 24/2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 20/2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Mineral.

Kedua aturan itu yang menjadi payung larangan ekspor bijih mineral mentah (ore) mulai 12 Januari 2014. Sukhyar, Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, menyatakan, salah satu usulan revisinya adalah membolehkan ekspor mineral mentah bagi perusahaan yang dianggap sudah memenuhi kriteria pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Sebagai contoh, 213 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) boleh mengekspor mineral mentah tahun depan. Alasannya, mereka berkomitmen membangun smelter. Tapi, 10.387 pemegang IUP dilarang mengekspor mineral mentah di tahun depan karena tak mau membangun smelter.

Kementerian ESDM juga akan merevisi Permen ESDM No 20/2013 terkait kadar minimum (produk akhir) tembaga dan penurunan jumlah konsentrat yang telah dimurnikan. “Akan terbit sebelum 12 Januari 2014,” kata dia seperti dikutip KONTAN, akhir pekan lalu.

Menurut aturan No 20/2013, konsentrat tembaga yang bisa diekspor adalah berkadar Cu 99,99 persen, serta pemurnian tembaga hingga 99 persen. Ketentuan ini akan diubah menjadi boleh mengekspor ore dengan kadar kemurnian 30 persen-40 persen.

Kabar yang beredar, pelonggaran kadar minimal olahan tembaga itu merupakan permintaan khusus Freeport dan Newmont. Sebab keduanya hanya mengolah konsentrat berkadar tembaga 30 persen-40 persen, serta memurnikan 30 persen-40 persen dari total produksi per tahun.

Saat ini Freeport memurnikan 40 persen atau 800.000 ton dari 2,5 juta produksi konsentrat setahun. Sementara Newmont memurnikan 30 persen dari produksi 800.000 ton per tahun.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa juga sempat mengakui bahwa beberapa waktu lalu, tim dari Freeport mendatangi kantornya. “Jadi berat ini. Banyak macam-macam tekanan,” ungkap Hatta.

Tapi, Sukhyar menyangkal revisi ini merupakan permintaan Freeport dan Newmont. “Tidak benar. Nanti dilihat saja revisinya,” imbuh dia.

Rozik B Soetjipto, Presiden Direktur Freeport Indonesia menilai tepat keputusan pemerintah sehingga Freeport bisa mengekspor konsentrat tanpa menentang UU Minerba. “Konsentrat tembaga itu mineral yang diolah, bukan mineral mentah,” kata dia.