PERNYATAAN MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA “Tragedi TKW: Ketika Perempuan Menjadi Tumbal Devisa Negara”

Perlakuan tak manusiawi yang dialami Erwiana Sulistyaningsih TKI di Hongkong telah menyita perhatian semua pihak. Ratusan ribu TKI menunjukkan solidaritas dengan menggelar aksi protes dan berbagai kelompok  perlindungan buruh migran telah menyampaikan tuntutan agar pemerintah mengusut tuntas kasusnya. Pemerintah Indonesia dan Hongkong juga menanggapi dengan berjanji mengambil tindakan hukum terhadap pelaku penganiayaan.

Namun semua itu tak cukup. Ribuan kasus serupa terus berulang. Karena ada kesalahan mendasar  dalam cara pandang pemerintah mengatur urusan TKI. Pemerintah mengedepankan menggarap potensi TKI sebagai penghasil devisa sebagaimana komoditas lain  yang bisa diekspor. Tidak nampak tanggung jawab penuh pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan tidak ada kebijakan yang menjamin perlindungan, terutama bagi TKI perempuan (TKW) yang jumlahnya hampir 80% dari seluruh TKI yang ada. Perbaikan kebijakan birokrasi berupa pengetatan  sistem perekrutan, dokumentasi dan pelatihan TKI tidak banyak memberi pengaruh. Demikian pula penguatan diplomasi dan penghentian pengiriman sementara (moratorium) tidak akan menjadi solusi tuntas. Akibatnya semakin panjang daftar tragedi yang menimpa TKI dan semakin banyak perempuan yang menjadi tumbal devisa negara.

Berkenaan dengan kondisi di atas khususnya yang menimpa TKW, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:

1. Penghentian total pengiriman TKW  adalah satu-satunya cara mengakhiri tragedi berulang yang menimpa TKW. Kompleksitas persoalan yang harus dihadapi TKW di negara tujuan dan banyaknya persoalan domestik yang ditinggalkannya semestinya membawa pemerintah kepada satu keputusan tegas untuk itu, apa pun konsekuensinya.
2. Menjadikan perempuan sebagai tulang punggung untuk menggenjot devisa negara adalah kebijakan salah arah yang merendahkan martabat bangsa. Karena pangkal persoalan kemiskinan yang mendorong pilihan rakyat menjadi TKI adalah kesalahan sistemik pada sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi pemerintah.
3. Hak bekerja bagi perempuan semestinya difahami bahwa tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk mencari nafkah bagi diri dan keluarganya, terlebih bila ada risiko eksploitasi dan tidak ada jaminan perlindungan bagi fisik dan kehormatannya. Pemenuhan kebutuhan ekonominya adalah tanggung jawab kaum laki-laki di keluarganya dan bahkan dijamin oleh negara agar tidak kehilangan peran strategisnya sebagai ibu pendidik generasi.

Sayangnya pemerintah kapitalis liberal sebagaimana hari ini tidak bisa diharapkan untuk mengambil kebijakan tegas untuk mewujudkan perlindungan hakiki bagi kaum perempuan dan memberi mereka jaminan pemenuhan kesejahteraan agar tidak terpaksa bekerja karena dorongan kemiskinan serta mengganti sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam yang menyejahterakan. Oleh karenanya marilah kita berjuang mewujudkan sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah yang menempatkan pemerintah sebagai penanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan setiap individu rakyat dan menjadi pelindung rakyat dari berbagai bahaya.

Sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda “Sesungguhnyalah seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya” (HR.Muslim).

Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia

Iffah Ainur Rochmah

HP    :  +628111131924

Email: iffahrochmah@gmail.com