HTI Press. Jakarta-Ketua
Lajnah Tsaqafiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Hafidz Abdurrahman
menyatakan sistem pemerintahan demokrasi bertentangan dengan akidah
mayoritas agama penduduk Indonesia. “Karena itu, kita tidak boleh
menerima demokrasi, karena itu bertentangan dengan akidah tauhid kita!”
tegasnya kepada sekitar 5000 warga Jakarta, Depok dan Tangerang, Sabtu
(31/5) di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta.
Dalam Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) yang diselenggarakan HTI
Jakarta itu, Hafidz pun membacakan firman Allah SWT. “Maka putuskanlah
perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah
datang kepadamu,” ujarnya mengutip Alquran Surat Al Maidah ayat 48.
Tapi dalam demokrasi, menerapkan hukum Allah butuh persetujuan
mayoritas anggota DPR. “Bukankah ini bentuk kesesatan?” ungkapnya
retorik yang kemudian disambut takbir ribuan peserta.
Kerusakan Lainnya
Selain itu, lanjut Hafidz, untuk menjadi anggota DPR mau pun
presiden, para pengusung demokrasi menghalalkan berbagai cara. Sehingga
menimbulkan berbagai macam kerusakan lainnya.
“Karena demokrasi mahal maka korupsi semakin menggila, kalau tidak ada duit minjem, kalau gagal gila, kalau menang lebih gila lagi hingga korupsi berjamaah,” ungkapnya.
Menurutnya, undang-undang yang dibuat pun untuk membela kepentingan
para cukong yang telah membiaya kampanye anggota DPR dan presiden.
“Hanya untuk kepentingan korporasi, korporasi milik para cukong,
korporasi milik para kapitalis!” ungkapnya.
Dan ternyata, lanjut Hafidz, korporasi-korporasi tersebut merupakan
perusahaan multinasional miling asing sehingga semakin mengokohkan
penjajahan asing atas negeri ini.
“(Melalui demokrasi) maka mereka mencari boneka-boneka yang bisa
disetir untuk memuluskan kepentingan asing. Lihatlah ada 76 UU pesanan
asing. Pertanyaannya UU seperti ini berpihak kepada rakyat Indonesia
atau sebaliknya?” ungkapnya lalu dijawab kompak peserta:
“Sebaliknya….!”[] (Mediaumat.com 31/05/2014)
0 comments:
Post a Comment