Pemilu: Harapan Kesejahteraan atau Ilusi?

Warga wakatobi menilai Pemilu 2014 merupakan harapan bagi yang terpilih, namun ilusi untuk yang tidak terpilih.

Demikian diungkapkan Abdul, salah seorang penanya dalam acara Diskusi Publik bertajuk: Pemilu 2014, Memberikan Harapan Kesejahteraan ataukah Hanya Ilusi yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Wakatobi, di Gedung Wanita, Minggu (23/3) lalu. “Sangat ingin dan setuju kita dalam naungan khilafah. Caranya bagaimana untuk mewujudkan tujuan tersebut,” tanyanya.

Acara yang dipadati peserta tersebut mendapat antusias dari warga setempat. Peserta lainnya, Abdul Gani SPd menyatakan salut dengan acara yang digelar HTI. Menurut Caleg Partai Nasdem ini Pemilu hanya angan-angan, pembohongan. Meski Caleg, dia mengaku tidak memberikan apa pun kepada pemilih.

Sementara itu, Abdul Wahid, juga peserta mempertanyakan kalau HTI merupakan Parpol, mengapa tidak tercantum sebagai kontestan Pemilu yang dicoblos pada pesta demokrasi nanti. Lanjutnya, kalau demikian lantas apakah yang bisa mensejahterakan rakyat.

Terakhir, Hamli menyatakan Pemilu hanya menjanjikan kesejahteraan sesaat dalam bentuk bagi-bagi uang, sementara rakyat menghendaki kesejahteraan jangka panjang.

Menjawab pertanyaan tersebut, Irwansyah Amunu, Ketua DPD II HTI Sultra Kepulauan menyatakan memang kepercayaan masyarakat terhadap Caleg semakin menipis. Apalagi menurut Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, khusus di Indonesi empat tahun berturut-turut rangking teratas korupsi adalah DPR. Tak heran bila dalam Pemilu tiga kali terakhir, tahun 1999, angkat golput hanya 10,21 persen, kemudian Pemilu 2004 menjadi 23,34 persen, dan 2009 sudah mencapai 29,01 persen.

Hizbut Tahrir, merupakan Parpol. Secara bahasa, hizb artinya partai, tahrir bermakna pembebasan. Tidak masuk ke parlemen karena merujuk dakwah rasul yang dalam memperjuangkan Islam tidak menggunakan instrumen kafir Qurais meski dengan segala bujuk rayu. Namun demikian Nabi Muhammad SAW berhasil mendirikan negara Islam di Madinah walaupun tidak berkolaborasi dan menggunakan cara yang ditawarkan kaum kufar tersebut.

Bukan hanya itu, sejarah perubahan di dunia, tidak ada satu pun lewat parlemen. Diantaranya, revolusi industri di Inggris, Prancis, dan kejatuhan Nicolas Tsar II di Rusia.

Nah, terkait Pemilu, umat harus mengetahui Islam punya rambu-rambu, karena hal tersebut berkaitan dengan akad wakalah atau keterwakilan. Empat rukunnya harus terpenuhi yakni muwakkil (pihak yang mewakilkan), wakil (pihak yang diwakilkan), shighat at-tawkil (redaksional perwakilan), dan al-umuur al-muawakkal biha (perkara yang diwakilkan).

“Akad wakalah dalam pemilu (dalam konteks memilih wakil rakyat) adalah batil, disebabkan karena perkara yang diwakilkan (menetapkan hukum) bukanlah perkara yang diperbolehkan syariat. Begitu pula dengan melantik presiden ataupun wakilnya, ini pun adalah perkara yang batil, karena sesungguhnya ketika mereka melakukan itu, maka mereka telah mendukung sistem sekularisme, sistem yang secara tegas memisahkan agama dari kehidupan bernegara (fashl ad-din an al-hayah), dengan kata lain, mereka mendukung hukum-hukum Islam dipinggirkan dari kehidupan bernegara,” bebernya.

Soal kesejahteraan, terbukti sistem sekularisme hanya bisa menjanjikan namun sulit merealisasikan. Terbukti, hingga kini kemiskinan masih menjadi potret akrab dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Islam, dalam sejarah selama sekitar 13 abad masa Kekhilafahan terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan hingga meliputi 2/3 belahan bumi.

Sementara itu, pembicara lainnya, Sunarwan Asuhadi SPd MSi, akademisi Wakatobi menyatakan dalam kondisi kekinian, antara demokratisasi dan kesejahteraan tidak berjalan linier. Terbukti banyak negara yang tinggi indeks demokratisasinya namun rendah dalam hal kesejahteraan.

Sebelumnya, Ketua DPD II HTI Wakatobi, Sania Abu Azzam menyatakan acara tersebut digelar untuk memberikan kecerdasan kepada umat sehingga memiliki pemahaman politik Islam yang benar.(butonpos.com,24/3/2014)